Kementerian Dalam Negeri mendesak pemerintah daerah yang terkena bencana pangan untuk segera menerapkan keadaan tanggap darurat

Senin, 6 Mei 2024 – 19:20 WIB

Jakarta – Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) yang terdampak bencana pangan segera menetapkan keadaan darurat tanggap bencana apabila pasokan pangan terganggu.

Baca juga:

Mendagri: Musrenbangnas merupakan wadah sinkronisasi perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan daerah

Langkah ini penting agar pihak terkait seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas) bisa menyalurkan berbagai bantuan pangan, kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.

Apabila terjadi bencana yang mengakibatkan terganggunya pasokan pangan, kepada sesama pimpinan daerah agar segera menyatakan darurat bencana dan segera menghubungi Badan Pangan Nasional.

Baca juga:

Kementerian Dalam Negeri yang mengendalikan inflasi mengharapkan pemerintah daerah mempersiapkan rencana penanaman dengan baik

Stok beras di gudang Bulog (foto ilustrasi)

Stok beras di gudang Bulog (foto ilustrasi)

Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah mengalami bencana banjir akibat curah hujan yang tinggi. Kedua daerah diminta mencontoh langkah Kabupaten Wajo yang sebelumnya menyatakan tanggap darurat bencana jika terjadi banjir.

Baca juga:

BPBD Cianjur mencatat, pada masa tanggap darurat bencana, pergerakan tanah masih terus terjadi

https://www.youtube.com/watch?v=kfgmqdIrow0

Selain itu, ia menekankan pentingnya membantu daerah-daerah yang mulai memasuki musim panas. Ia berharap Kementerian Pertanian (Kementan) yang hadir dalam pertemuan tersebut dapat mengoptimalkan pompa air yang tersedia untuk membantu mengairi lahan.

“Setelah (pompa) terpasang, langsung dioptimalkan dan sudah terpasang agar kontribusinya lebih baik lagi,” jelasnya.

Di sisi lain, Tomsi juga menyoroti kenaikan harga beberapa komoditas pangan. Hal ini terutama berlaku pada komoditas yang pasokannya bergantung pada impor, seperti bawang putih.

Ilustrasi kekeringan ekstrem.

Ilustrasi kekeringan ekstrem.

Diperlukan kerja sama lintas sektor untuk mengatasi permasalahan ini, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah hingga importir.

Informasi lainnya, pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber antara lain Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyoto Suwignyo, dan Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Presiden Edy Priyono.

Selain itu, hadir juga pembicara dari kementerian dan lembaga lain yang terhubung secara online.

Diantaranya perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, Satgas Pangan Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung. Para pemimpin daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia pun turut serta dalam kegiatan ini secara daring. (semut)

Sisi lain

“Setelah (pompa) terpasang, langsung dioptimalkan dan sudah terpasang agar kontribusinya lebih baik lagi,” jelasnya.

Sisi lain



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *